BANDUNG, TRIBUN - Kepala SMA dan SMK se-Kota Bandung harus menyusun dan melaporkan anggaran kebutuhan sekolah masing-masing selama lima tahun ke depan. Laporan itu dimaksudkan, jika ada kekurangan bisa untuk diketahui ditambah dari APBD, namun jika tidak akan dicarikan dana yang lain.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, keburuhan setiap sekolah dipastikan berbeda sehingga tidak bisa digeneralisasi. "Kebutuhan SMK pasti lebih besar dibanding SMA, makanya wajar jika SMK, DSP (dana sumbangan pembangunan) lebih mahal," ujar Emil --sapaan Ridwan Kamil-- di Pendopo, Sabtu (5/9).

Menurut Emil, jika setiap sekolah menyusun anggaran selama lima tahun ke depan maka lebih mudah mengalokasikan dananya dan dikaji, berapa kekurangan mereka.

Emil mengatakan, kebutuhan siswa SMA setahun sebesar Rp 4,6 juta,
namun hanya mendapat dana BOS sebesar Rp 1,2 juta per tahun per
siswa. Karenanya, masih kurang sekitar Rp 2,8 juta, sehingga sekolah membebankan kepada orangtua siswa lewat SPP dan DSP.

"Memungut SPP dan DSP kepada orangtua siswa tidak dilarang tapi harus adil dan proporsional disesuaikan dengan kondisi keuangan orangtua masing-masing. Nantinya, akan ditentukan besaran DSP yang tidak memberatkan orangtua dari siswa tidak mampu," ucapnya.

Sebagai solusi, akan ada subsidi silang. Orangtua siswa yang lebih mampu bisa membantu yang tidak mampu.